Headlines News :
Tampilkan postingan dengan label TNI AU. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label TNI AU. Tampilkan semua postingan

TNI AU Tingkatkan Kekuatan Pangkalan Udara

Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau),  Marsekal TNI Ida Bagus Putu Dunia mengatakan, TNI Angkatan Udara meningkatkan tipe sejumlah pangkalan udara (lanud) guna peningkatan kekuatan pertahanan udara.  

"Beberapa pangkalan ditingkatkan dari tipe B ke A, dan dari C ke B. Hal ini untuk mencapai kekuatan pokok minimal (MEF)," kata KSAU usai upacara peringatan Hari Bakti ke-66 TNI AU di Akademi Angkatan Udara (AAU) Yogyakarta, Senin (29/7).  

Beberapa lanud yang ditingkatkan tipenya dari B ke A, kata dia, adalah Lanud Pekan Baru (Riau) yang merupakan home base pesawat tempur Hawk, Lanud Soewondo (Medan) yang memiliki skuadron udara pesawat intai, dan Lanud Supadio (Pontianak) yang terdapat skuadron udara pesawat tempur Hawk.  

Adapun yang dinaikkan dari tipe C ke B, di antaranya Lanud Kupang, Lanud Jayapura, dan Lanud Ambon. "Semua dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kekuatan TNI AU," paparnya.  

Penentuan lanud yang ditingkatkan tipenya ini, lanjut dia, dilandasi atas beberapa pertimbangan yang dikaji secara komprehensif, yakni pertimbangan letak pangkalan dan perkembangan lingkungan strategis.  

Dengan perkembangan lingkungan strategis yang sangat dinamis, lewat peningkatan ini diharapkan bakal meningkatkan kesiapan lanud.

"Kita prinsipnya ada kebijakan MEF, di mana pada setiap kesempatan TNI AU bisa melaksanakan dan mendukung operasi," kata Putu.  

Peningkatan status akan berdampak pada penataan sumber daya manusia dan nantinya akan ada pergeseran personel dari satu lanud ke lanud lain. Kebijakan dalam manajemen personel saat ini adalah zero growth dan right sizing.  

"Ada pangkalan yang banyak personel, ada juga yang kurang. Kita satukan. Sejauh ada rencana perubahan organisasi, kebijakan menyesuaikan kebutuhan," jelas dia.  

Secara keseluruhan, KSAU menilai kondisi TNI AU sudah dalam jalurnya menuju target MEF pada 2024 atau bahkan 2019. "Dengan dukungan masyarakat, kita akan mampu mengawal dirgantara nasional. Kita akan mampu mengatasi deterrence power"," tuturnya.  

KSAU mengatakan Hari Bakti Angkatan Udara merupakan simbol sekaligus roh perjuangan bagi TNI Angkatan Udara karena adanya  nilai-nilai pengabdian yang sangat tinggi dalam menjaga dan mengawal eksistensi Ibu Pertiwi pada masa awal perang kemerdekaan yang mewarnai perjalanan sejarah TNI Angkatan Udara di kancah perjuangan fisik bangsa Indonesia.  

Dua peristiwa bersejarah pada tanggal 29 juli 1947, yaitu operasi serangan udara pertama kali oleh TNI Angkatan Udara yaitu mengebom kedudukan Belanda di kota Salatiga, semarang dan Ambarawa serta peristiwa gugurnya tiga pelopor dan perintis TNI Angkatan Udara yakni Komodor Udara Agustinus Adi sutjipto, Komodor Udara Prof Dr. Abdurachman Saleh dan Opsir Muda Udara I Adisoemarmo bersama awak pesawat dan penumpang lainya saat pesawat Dakota VT-CLA ditembak oleh pesawat pemburu Kitty Hawk Belanda.  

"Sebagai generasi penerus TNI Angkatan udara, kita wajib melanjutkan nilai-nilai luhur yang telah ditanamkan oleh para pejuang TNI AU berupa kejuangan, disiplin, keberanian, profesional, semangat pengorbanan, dan keteladanan dengan mengaplikasikan nilai-nilai tersebut dalam pelaksanaan tugas masing-masing," ujarnya.  

Rangkaian kegiatan peringatan Hari Bakti TNI AU diakhiri dengan wisuda purna bakti 29 Pati TNI AU di antaranya mantan Kasau Marsekal TNI (Purn) Imam Sufaat, mantan Kasum TNI Marsdya TNI Daryatmo dan dua Pati Wara TNI AU yaitu Marsma TNI (Purn) Siti Zubaedah dan Marsma TNI (Purn) Ida Rudiani yang dilanjutkan dengan passing out parade ke-29 wisudawan.  

Dihubungi terpisah, Anggota Komisi I DPR Susaningtyas Kertopati menambahkan ada beberapa pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dan diperbaiki, di antaranya menyangkut pemetaan tugas dengan aparat hukum lainnya.  

Selain itu, masalah klasik mengenai alutsista yang sudah uzur harus menjadi perhatian serius. "Teknologi kedirgantaraan yang sudah uzur sebaiknya diganti," tuturnya.
Sumber : Antara

HUT TNI AU, Wakasau Pimpin Ziarah ke TMPN Kalibata

Memperingati ke-66 Hari Bakti TNI Angkatan Udara tahun 2013 diadakan ziarah di Taman Makam Pahlawan Nasional (TMPN) Kalibata yang dipimpin oleh Wakasau Marsdya TNI Sunaryo, Minggu (28/7).
Ziarah diikuti oleh seluruh satuan TNI AU di Garnisun Jakarta yang terdiri dari Mabesau, Koopsau I, Kodikau, Kohanudnas, Kosekhanudnas I, Puspomau, Lanud Halim Perdanakusuma, Wing I Paskhas, Batalyon Paskhas 461, Batalyon Paskhas 467, Denwalkol Paskhas dan Sekkau serta satuan jajaran Wingdikum.
Sedangkan peserta ziarah terdiri dari Pati, Pamen, Pama, Bintara, Tamtana, PNS TNI AU, Purnawirawan TNI AU, PIA Ardhya Garini serta Warakawuri.
Ziarah diawali dengan penghormatan kepada arwah yang dipimpin Wakasau sebagai pimpinan ziarah, mengheningkan cipta, peletakan karangan bunga dan diakhiri dengan tabur bunga khususnya di pusara para pahlawan TNI AU.
Turut hadir pada ziarah tersebut Kasum TNI Marsdya TNI Boy Syahril Qamar, mantan Kasau Marsekal TNI (Purn) Sutria Tubagus, Marsekal TNI (Purn) Chappy Hakim dan mantan Wakasau Marsdya TNI (Purn) Mujiono Said, Marsdya TNI (Purn) I Gusti Made Oka, Marsdya TNI (Purn) Wresni Wiro dan Marsdya TNI (Purn) Sukirno KS.

(dispenau/syamsir)
Teks Gbr- Wakasau Marsdya TNI Sunaryo didampingi Pangkoopsau I Marsda TNI M Syaugi melakukan tabur bunga di pusara pahlawan TNI AU dalam ziarah peringatan ke-66 Hari Bakti TNI Angkatan Udara tahun 2013 di Taman Makam Pahlawan Nasional (TMPN) Kalibata. Minggu (28/7).
Sumber : Poskotanews

Bandara Polonia Medan jadi markas pesawat intai TNI AU

Seluruh kesibukan penerbangan di Medan kini dialihkan dari Bandara Polonia ke Bandara Kuala Namu. Ke depan, lahan Bandara Polonia rencananya beralih fungsi menjadi pangkalan skuadron pesawat pengintai.

Bocoran ini disampaikan langsung Panglima Komando Sektor Pertahanan Udara Nasional (Pangkosek Hanudnas) III Medan, Marsekal Pertama TNI Sungkono di Bandara Kuala Namu, Kamis (25/7).

"Tidak akan ada perubahan fungsi, tetap menjadi pangkalan udara. Akan ada tambahan alutsista. Di sana akan ada skuadron pesawat intai," kata Sungkono kepada wartawan.

Sungkono juga memaparkan, mulai 25 Juli 2013 seluruh areal bekas Bandara Polonia Medan itu akan disebut Pangkalan Udara (Lanud) Soewondo. Di sana rencananya akan ada tiga atau empat skuadron pesawat pengintai. "Lahannya kan cukup luas, bisa tiga atau empat skuadron," jelasnya.

Sungkono memaparkan, salah satu pertimbangan menempatkan skuadron pesawat pengintai di Lanud Suwondo adalah posisinya yang dinilai sangat strategis.

Ketika ditanya keberadaan perumahan, termasuk water park, di sekeliling Lanud itu, Sungkono menyatakan hal itu tidak akan mengganggu. "Itu tidak masalah," katanya.

Pesawat-pesawat yang terbang dari Lanud Soewondo tetap akan dikoordinasikan dan dikontrol dari Bandara Kuala Namu. "Sama seperti di tempat-tempat lain," ucapnya.

Pria dengan satu bintang di pundak ini menyatakan rencana penempatan skuadron pesawat pengintai di Lanud Soewondo itu, diperkirakan terealisasi tahun depan. Seiring proses itu, mereka sudah merampungkan dokumen serah terima aset dari Angkasa Pura II ke TNI AU. "Sudah lengkap dokumennya," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan mengaku mengetahui rencana TNI AU atas lahan Bandara Polonia yang sudah ditutup dari aktivitas penerbangan komersil. Tapi, dia juga mengaku merahasiakannya.

"Menjadi milik TNI AU. Selanjutnya terserah TNI AU mau dijadikan apa, karena itu bukan wilayah saya. Saya tahu akan mereka jadikan apa, tapi saya tidak akan bilang," ucap Dahlan sebelum menyambut kedatangan pesawat penumpang terakhir yang mendarat di Bandara Polonia, Medan, Rabu (24/7) tengah malam.
Sumber : Merdeka

Bandara Polonia Menjadi Lanud TNI AU

TNI Angkatan Udara dan PT. Angkasa Pura II (Persero) melaksanakan penandatanganan berita acara  tentang pinjam pakai aset milik PT. Angkasa Pura II (Persero) di Bandara Polonia Medan.  Pada acara tersebut, TNI AU diwakili oleh Kadisfaskonau Marsma TNI Mukhtar Lutfi dan pihak PT. Angkasa Pura (Persero) diwakili oleh Laurensius Manurung.di Hotel Sultan Jakarta, belum lama ini.
Pihak Angkasa Pura menyerahkan pinjam pakai kepada TNI AU atas aset/aktiva tetap berupa tanah di ujung runway, bangunan lapangan, bangunan gedung, alat bantu navigasi, alat-alat pengangkutan, alat-alat kantor, instalasi dan jaringan, peralatan terminal dan gedung, peralatan perbengkelan, dan aktiva tetap lainnya.
Awalnya lokasi di Bandara Polonia merupakan lapangan pacuan kuda yang dimiliki pengusaha asal Polandia, Baron Michalsky. Ia mendapatkan konsesi tanah untuk kebun tembakau di Sumatera Timur dari pemerintah kolonial Hindia Belanda pada 1872, dan menamainya Polonia.
Pada 1879, tanah konsesi ini berpindah ke perusahaan perkebunan Deli Maatschappij. Deli Maatschappij kemudian menyediakan lahan untuk landasan saat ada kabar akan ada penerbangan pesawat Fokker ke Hindia Belanda oleh pionir penerbangan berkebangsaan Belanda, Van der Hoop. Van der Hoop mendaratkan Fokker ke lapangan itu pada 1924.
Baru pada 1928, lapangan terbang Polonia resmi dibuka untuk didarati pesawat milik Koninklijke Nederlandsch-Indische Luchtvaart Maatschappij, anak perusahaan Koninklijke Luchtvaart Maatschappij. Saat perang kemerdekaan, bandara dikuasai Belanda, Inggris, dan Jepang. Setelah Indonesia merdeka, bandara dikelola oleh AURI (Angkatan Udara Republik Indonesia).
Penerbangan komersial dimulai pada 1975 setelah kerja sama pengelolaan bandara oleh Departemen Pertahanan dan Keamanan, Departemen Keuangan, dan Departemen Perhubungan ditandatangani. Maka sejak saat itu Bandara Polonia menjadi “enclave civil” di dalam lingkup Lanud Medan. Pada 1985-1994, bandara dikelola Perum Angkasa Pura I. Sejak 1994, bandara dikelola PT Angkasa Pura II hingga kemudian pindah ke Kualanamu pada tanggal 25 Juli 2013.
Rencananya, sesuai dengan postur TNI AU dalam Minimum Essential Force, TNI AU akan melaksanakan penggelaran pesawat dan personel di Medan berupa pembentukan satu wing Paskhas TNI AU yang semula setingkat kompi berdiri sendiri, dikembangkan menjadi  Batalyon, satu Pusdiklat, dan satu satuan khusus Bravo.
Selain itu untuk mendukung operasi pengamanan udara khususnya di  Perairan Selat Malaka, maka pangkalan ini akan dilengkapi satu Skadron Udara Intai Taktis dengan jenis pesawat CN-235 MPA (Maritime Patrol Aircraft).
Sumber : Poskotanews

Demi tugas, pilot pesawat tempur TNI AU tidak puasa

Puasa di Bulan Ramadan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seluruh umat muslim. Tak terkecuali bagi para penerbang tempur TNI AU di Lanud Iswahjudi. Namun ternyata puasa seorang pilot tempur tak semudah orang lain.

"Dalam melaksanakan tugasnya seorang penerbang harus dalam kondisi yang prima, sehingga tahu bagaimana mensiasati kegiatan terbang dalam keadaan berpuasa," kata Kepala Rumah Sakit Lanud Iswahjudi Letkol Kes Roikhan Harowi. Demikian keterangan pers dari Lanud Iswahyudi, Rabu (10/7).

Menurut dokter Roikhan, dalam keadaan berpuasa gula darah dalam tubuh akan turun sehingga menimbulkan rasa lemah dan mengantuk. Hal ini sangat berbahaya jika melakukan terbang yang membutuhkan konsentrasi yang tinggi. Apalagi membawa pesawat tempur F-16 dengan kecepatan luar biasa.

"Dalam melaksanakan tugas di bulan Ramadan, jika penerbang melaksanakan tugas terbang dibawah jam 10.00, dapat tetap berpuasa, namun jika mendapat tugas terbang setelah jam 10.00 disarankan untuk tidak puasa, dan dapat diganti pada hari atau bulan lain," kata Letkol Roikhan.

Menurut Letkol Roikhan, puasa merupakan kewajiban bagi umat muslim. Di sisi lain, pilot harus menjaga keselamatan penerbang dari tuntutan tugas yang harus dilaksanakan sebagai prajurit TNI Angkatan Udara.
Sumber : Merdeka

Aneh, TNI AU Pilih Pakai 24 Pesawat yang Teronggok di Gurun Arizona

Jakarta : Wakil Ketua Komisi I DPR Bidang Pertahanan Keamanan, Tubagus Hasannudin menyayangkan sikap TNI Angkatan Udara (AU) yang lebih memilih menggunakan pesawat tempur hibah ketimbang pesawat baru.

Menurut Hasannudin keputusan TNI AU bisa mempermalukan citra pertahanan Indonesia. "Hibah itu terkesan kita ini negara tidak mampu. Cuma bisa pakai yang bekas," kata Hasannudin ketika dihubungi di Jakarta, Jumat (7/6/2013).

Hasannudin mengatakan, Komisi I DPR sebenarnya sudah menyetujui rencana strategi TNI AU membeli pesawat tempur baru. Menurut Hasanudin, pada 2011, TNI AU akan membeli 6 unit pesawat tempur F 16 blok 52 terbaru dengan total harga US$ 600 juta.

Namun tiba-tiba rencana itu dibatalkan Kepala Staf TNI AU. "KASAU tiba-tiba memutuskan menerima hibah 24 pesawat F 16 (bekas US National Guard)," kata politisi PDIP itu.

Hasannudin menjelaskan, pesawat hibah yang diterima TNI merupakan pesawat bekas yang sudah tidak lagi digunakan Angkatan Udara Amerika Serikat. Pesawat-pesawat itu, kata dia, sudah lama teronggok di Gurun Arizona.

Atas nama penghematan, TNI AU malah mengeluarkan biaya lebih besar untuk pesawat tempur hibah. "TNI AU akhirnya harus mengeluarkan anggaran US$ 700 juta untuk peremajaan," sesal Hasannudin.

Langkah TNI menerima pesawat hibah tidak tepat dari sisi strategi pertahanan dan efisiensi anggaran. Hal ini karena ongkos perawatan pesawat-pesawat tempur tua itu lebih mahal ketimbang yang baru. Di sisi strategi pertahanan, teknologi pesawat tempur tua juga tidak lagi mumpuni.

"Dari jumlah pesawat mungkin bertambah. Tapi dari efek daya tangkal terhadap sistem pertahanan udara hampir tak ada artinya karena negara-negara sekitar kita pun sudah mau meng-grounded-kan pesawat-pesawat tua ini," kata Hasannudin.

Kasus semacam ini menurut Hasannudin pernah dilakukan TNI Angkatan Laut pada 1991. Kala itu TNI AL menerima kapal laut tempur bekas dari Jerman Timur. Akibatnya, negara harus mengeluarkan anggaran yang tak sedikit untuk merawat kapal-kapal tempur tua itu. "Sekarang kapal-kapal itu menjadi beban pemeliharaan selamanya. Tapi sudah tak efisien dan efektif lagi untuk dipakai," ujarnya.

Hasannudin curiga ada pihak yang bermain dalam proses hibah 24 pesawat tempur bekas ke TNI AU. Hal itu menurutnya bisa saja terjadi mengingat proses perawatan dan pembelian komponen cadangan yang mesti menggunakan perantara pihak ketiga.

Dia berharap ke depan pemerintah dan DPR bisa duduk bersama membuat definisi yang benar apa pengertian hibah. "Agar hibah benar-benar hibah murni. Tak ada motif politik negara lain sifatnya mengikat. Apalagi hanya menguntungkan calo," tegas Hasanuddin. (Ary/Mut)
 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. Media Militer - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger